Proyek Hotmix Misterius di Desa Wanantara Tanpa Papan Informasi Kualitas Dipersoalkan
0 menit baca
INDRAMAYU, Tahtaberita.com. Pelaksanaan proyek peningkatan jalan desa dengan lapisan aspal hotmix di desa wanantara, kecamatan sindang, kabupaten Indramayu Jawa Barat, menuai sorotan.
Proyek yang tengah dikerjakan tersebut diduga mengabaikan standar teknis pekerjaan konstruksi serta prinsip keterbukaan informasi publik.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada kamis (13/8/2026), pekerjaan hotmix dilakukan tanpa dilengkapi papan informasi proyek.
Selain itu pekerjaan dikerjakan pada malam hari dengan penerangan yang dinilai minim.
Selain persoalan teknis, ketiadaan papan informasi proyek juga menjadi perhatian.
Padahal, papan proyek merupakan sarana informasi publik yang memuat identitas kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, pengawas, serta jangka waktu pelaksanaan.
Tanpa adanya informasi dan pelaksana di lokasi proyek hotmix masyarakat dan awak media kesulitan mengetahui detail proyek yang sedang berjalan tidak memiliki akses yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Di sisi lain, saat awak media ke lokasi proyek, tidak menemukan adanya petugas pengawas yang terlihat berada di lokasi saat pekerjaan berlangsung.
Kondisi ini semakin memperkuat dugaan lemahnya pengendalian mutu dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Salah seorang warga wanantara enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dengan hasil pekerjaan yang dinilai tidak maksimal.
”Kami melihat pengerjaannya terkesan asal jadi, sebagian ruas bahkan belum selesai dikerjakan. Kami juga tidak tahu proyek ini dari mana karena tidak ada papan informasi, Yang lebih disayangkan pengaspalan ini sangat tipis terlihat Kalau seperti ini, masyarakat tentu mempertanyakan kualitas pekerjaannya,” ujar warga desa wanantara.
Warga berharap instansi terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut, termasuk mengevaluasi kualitas pekerjaan dan kepatuhan pelaksana terhadap aturan yang berlaku.
Temuan ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan, melainkan dari kualitas hasil, transparansi pelaksanaan, serta manfaat jangka panjang yang dirasakan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan pelanggaran prosedur dan kualitas pekerjaan tersebut.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, bukan sekadar proyek yang selesai di atas kertas namun menyisakan persoalan di lapangan.
(Sahrul)
