PJS Layangkan Surat ke DKPP Indramayu Terkait Dugaan Pungli Program Irpom di Kroya
INDRAMAYU, Tahtaberita.com – Dewan Pimpinan Cabang Pro Jurnalismedia Siber (DPC PJS) Kabupaten Indramayu melayangkan surat permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu terkait dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp8 juta per kelompok tani (poktan) pada Program Irigasi Perpompaan (Irpom) Tahun Anggaran 2026 Tahap II di Kecamatan Kroya.
Selain dugaan pungutan tersebut, organisasi pers ini juga menyoroti dugaan keterlibatan penyedia jasa pengeboran yang tidak memiliki dokumen legalitas badan usaha.
Ketua DPC PJS Kabupaten Indramayu, Rastim Kenaji, menegaskan langkah itu diambil pada Jumat (20/11/2026) sebagai tindak lanjut atas temuan dan pemberitaan di lapangan mengenai tata kelola bantuan pertanian di Kecamatan Kroya.
Surat bernomor 001/DPC-PJS/IND/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 tersebut meminta dinas teknis memaparkan duduk perkara secara terbuka kepada publik.
"Kami meminta penjelasan pihak DKPP Kabupaten Indramayu mengenai dugaan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan Program Irpom Tahap II di Kecamatan Kroya secara tertulis," ujar Rastim Kenaji.
Rastim Kenaji merinci surat tersebut menyoroti dua hal utama, yakni dugaan penarikan "uang kebersamaan" Rp8 juta per kelompok tani penerima manfaat dan dugaan penggunaan jasa pengeboran tanpa dokumen legalitas badan usaha dalam pengadaan maupun pelaksanaan teknis.
Selain menempuh jalur administratif ke DKPP, DPC PJS Kabupaten Indramayu juga meneruskan informasi dugaan pungutan Rp8 juta per poktan tersebut kepada Kapolres Indramayu.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ada tidaknya unsur pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program.
"Kami juga telah menyampaikan kepada Pak Kapolres Indramayu agar diusut tuntas perbuatan yang diduga melanggar hukum tersebut," tegas Rastim Kenaji.
Setiap titik kegiatan Program Irpom menelan anggaran Rp155.700.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, BPLIP Kelas I Bandung.
Program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan dengan memperlancar distribusi air ke lahan pertanian, khususnya di wilayah rawan kekeringan.
Dugaan pungutan Rp8 juta per kelompok tani berpotensi membebani petani penerima manfaat serta berisiko menyimpang dari ketentuan penyaluran bantuan pemerintah.
Di sisi lain, legalitas penyedia jasa pengeboran berkaitan langsung dengan mutu teknis, keselamatan kerja, dan akuntabilitas proyek agar infrastruktur air berfungsi optimal dalam jangka panjang.
Hingga berita ini disusun, pihak DKPP Kabupaten Indramayu maupun Polres Indramayu belum memberikan keterangan resmi terkait surat dan informasi dari DPC PJS.
Praduga tak bersalah dan keberimbangan informasi tetap dikedepankan sembari menunggu klarifikasi serta penelusuran instansi berwenang.
Melalui langkah ini, DPC PJS mendorong keterbukaan informasi publik dan pengawasan ketat agar tidak memicu spekulasi liar di kalangan petani dan masyarakat.
Pengawalan program ini diharapkan menjadi momentum pembenahan tata kelola bantuan pertanian di Kabupaten Indramayu agar tepat sasaran. (Sahrul)






