Pranowo Selaku Presiden RI Serta Ketua MPR RI Dan DPR RI Wilayah Papua Rumit Untuk Penyelesaiannya Akar Masalah West Papua
Ada, tapi bentuknya bukan intervensi militer langsung. Yang ada adalah internasionalisasi isu Papua lewat jalur diplomasi, advokasi HAM, dan solidaritas Melanesia. Inilah yang sering membuat penyelesaian di dalam negeri jadi lebih rumit, karena isu domestik jadi isu luar negeri juga.
Pihak yang paling sering disebut dalam riset:
1. Diaspora dan ULMWP
Tokoh seperti Benny Wenda yang berbasis di luar negeri melakukan lobi ke PBB, parlemen Inggris, dan forum Pasifik. Pada 2019, Vanuatu memfasilitasi Benny Wenda ke Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa untuk menyerahkan petisi referendum.
2. Negara-negara Pasifik di MSG
Melanesian Spearhead Group beranggotakan Fiji, FLNKS Kanak, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.
• Vanuatu adalah negara yang paling konsisten mengkritik Indonesia sejak 1982 soal HAM di Papua, dan kerap menuding adanya pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Papua. • Kepulauan Solomon pada 2023 juga meminta Indonesia mengizinkan Komisi HAM PBB mengunjungi Papua.
Indonesia sendiri statusnya Associate Member di MSG, dengan argumen ada provinsi Melanesia di Indonesia timur.
3. LSM HAM dan gereja-gereja Pasifik
Mereka mendorong kunjungan Komisioner HAM PBB, pelaporan ke PIF, dan advokasi di forum internasional.
Kenapa ini membuat rumit?
Ada dua cara pandang yang bertolak belakang:
Dari sudut pandang Pemerintah Indonesia: Ini dianggap mencampuri urusan dalam negeri. Prinsip Non-Intervensi diatur di Piagam PBB Pasal 2 ayat 7, bahwa negara tidak boleh intervensi urusan domestik negara lain. Karena itu Indonesia melakukan diplomasi soft power lewat budaya, bantuan, dan kerja sama untuk mengurangi dukungan terhadap ULMWP di MSG.
Dari sudut pandang pendukung ULMWP dan Vanuatu: Mereka memakai argumen tanggung jawab melindungi dan solidaritas ras Melanesia. Papua dianggap tidak memiliki kedaulatannya sendiri karena latar belakang penjajahan.
Pandangan akademis
Sebagian besar peneliti menilai akar konflik Papua tetap domestik: sejarah Pepera, ketimpangan pembangunan, kekerasan, dan marginalisasi. Pihak luar tidak menciptakan akar masalahnya, tapi memperkuat narasi masing-masing pihak.
Akibatnya, ruang dialog di dalam jadi lebih sempit. Setiap insiden di lapangan langsung dibawa ke forum internasional, dan setiap langkah diplomasi internasional dibaca di dalam negeri sebagai ancaman kedaulatan.
