Apel Akbar Pantura Koalisi masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi)
INDRAMAYU, Tahtaberita.com – Ribuan masyarakat pesisir dari empat Kabupaten di Pantura Jawa Barat Indramayu, Subang, Karawang, dan Bekasi berkumpul dalam Apel Akbar KOMPI Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu di Lapangan Desa Totoran, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selasa 1/9/2026.
Kegiatan ini menjadi wadah penyatuan berbagai elemen masyarakat pesisir untuk menyuarakan aspirasi dan tekad bersama menjaga hak atas tanah dan ruang hidup mereka.
Apel akbar ini diikuti oleh beragam organisasi yang peduli terhadap lingkungan pesisir dan kedaulatan tanah, antara lain KOMPI Indramayu, KPA Konsorsium Pembaharuan Agraria walih Sepetak, Siklus, Jatayu, Kiara, serta Forum Masyarakat Peduli Hutan Pesisir.
Ketua KOMPI Indramayu, H. Darsam, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa apel akbar ini merupakan respons kepada masyarakat yang terdampak dan di sakiti akan di rampas hak yang sudah puluhan tahun di huni tutur labil.
kebijakan ini memicu kekhawatiran mendalam bagi masyarakat pesisir yang merasa ruang hidup dan hak atas tanah leluhur mereka terancam akan adanya revitalisasi.
Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak pembangunan yang mengorbankan rakyat, ini menjadi perhatian serius bagi kami, karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang telah mengelola tanah pesisir ini secara turun-temurun,” tegas H. Darsam.
Dalam momen apel akbar tersebut, seluruh peserta dengan lantang dan bulat menyampaikan Ikrar Masyarakat Pesisir Pantura Jawa Barat dan berjanji NKRI harga matati siap akan mempertahankan pesiar Pantura.
Suara ikrar yang disampaikan secara serentak menggema di lapangan kegiatan, menjadi bukti tekad yang kuat dan kesatuan yang tak tergoyahkan dari masyarakat pesisir Pantura.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPA Konsorsium Pembaharuan Agraria dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh dan solidaritas terhadap perjuangan masyarakat pesisir. Ia menegaskan bahwa penguasaan dan pengalihfungsian tanah yang tidak berpihak pada masyarakat akan terus diperjuangkan hingga ke meja keadilan.
Masyarakat pesisir ini bukan pendatang. Mereka adalah pengelola, penjaga, dan pemilik sah ruang hidup ini sejak puluhan tahun lalu. Hak agraria mereka tidak boleh diabaikan atas nama pembangunan, KPA berdiri bersama masyarakat untuk memastikan kebijakan berpihak pada rakyat bukan sebaliknya,” ujar Sekjen KPA.
Apel akbar ini ditutup dengan doa bersama dan harapan agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat, sehingga tercipta pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan dan tidak merampas hak hidup generasi-generasi mendatang.(Sahrul)
