Wali Kota Surabaya Beri Rapor Merah untuk 3 Kecamatan Terancam Pencopotan
0 menit baca
 |
| Keterangan : Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi |
Surabaya, tahtaberita.com - Wali Kota Pahlawan Eri Cahyadi secara menyoroti 3 kecamatan yang dinilai belum optimal dalam menangani persoalan di lapangan, yaitu; Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Sawahan.
Kecamatan Sukomanunggal
Eri menyoroti masalah kebocoran pasar serta sampah yang menumpuk di saluran udara.
Kecamatan Semampir
Wali Kota menggarisbawahi tidak hadirnya camat dan lurah saat terjadi kemacetan parah di kawasan pasar.
Blauran, Kecamatan Sawahan
Ia menilai masih terjadi pembiaran terhadap parkir liar.
Atas temuan tersebut, Wali Kota Eri minta Inspektorat Surabaya untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap camat dan lurah di tiga wilayah kecamatan tersebut.
Saya memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa mereka. Kita lihat kinerjanya selama ini apa. Nanti dari hasil pemeriksaan Inspektorat akan kita tindak lanjuti, kalau rekomendasinya diturunkan atau dicopot dari jabatannya, ya langsung saya copot," tegasnya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memberikan peringatan tegas kepada para pemangku wilayah, khususnya camat dan lurah, agar lebih responsif terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masing-masing.
Eri menyampaikan pesan tersebut saat melantik 57 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (26/6/2026).
Dalam arahannya, Wali Kota Eri kembali menegaskan bahwa pejabat birokrasi memiliki fungsi utama sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar menikmati fasilitas jabatan tanpa hadir di tengah persoalan warga.
Penegasan itu disampaikan setelah ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) hingga dini hari dan menemukan sejumlah wilayah yang dinilai belum tertangani dengan baik tanpa kehadiran pejabat setempat.
Jabatan struktural ini bukan untuk tidur nyenyak di malam hari. Kalau mau tidur nyenyak seperti juragan, ya jangan pernah jadi pejabat. Ketika Anda mengambil jabatan ini, maka waktu, jiwa, dan pemikiran Anda harus dikhususkan penuh untuk warga Surabaya,” tegas Wali Kota Eri.
Selain tiga kecamatan tersebut, Wali Kota Eri mengungkapkan masih ada sekitar tiga hingga lima pejabat wilayah lainnya yang juga akan menjalani pemeriksaan Inspektorat.
Menurutnya, langkah itu diambil karena para pejabat tersebut tidak dapat dihubungi saat ia melakukan sidak di lapangan.
Ada kejadian di lapangan, saya telepon dan telepon, mereka tidak ada. Kalau yang tiga kecamatan tadi kita tunggu hasil Inspektorat karena mereka masih datang meski tidak memberi solusi. Tapi kalau yang ini lain, dipanggil saja sudah tidak ada," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam menjaga fasilitas publik.
Ia mencontohkan kondisi sejumlah fasilitas pejalan kaki yang mengalami kerusakan akibat peralihan fungsi menjadi lokasi parkir.
Oleh karena itu, ia meminta jajaran kelurahan, kecamatan, Dinas Perhubungan (Dishub), hingga Satpol PP untuk bersinergi menjaga aset publik selama 1x24 jam dalam kurun waktu empat hingga lima bulan setelah dilakukan penertiban, agar pelanggaran tidak kembali terjadi.
"Fasilitas Pejalan kaki itu dibangun pakai uang APBD, uang rakyat. Jangan dibiarkan rusak jadi tempat parkir, lalu kita anggarkan lagi buat diperbaiki, sayang uangnya. Baiknya anggaran itu dialokasikan untuk sekolah gratis dan kesehatan gratis warga Surabaya," terangnya.
Di akhir arahannya, Wali Kota Eri menyampaikan seluruh pejabat struktural yang baru dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara menyeluruh dalam enam bulan ke depan.
Apabila target yang ditetapkan tidak tercapai, ia meminta para pejabat mempunyai kesiapan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
“Kota ini akan berjalan baik jika sistem birokrasinya berjalan sebagai satu keluarga besar, tidak menonjolkan ego dinas masing-masing,” tutupnya.
(spam)
