Kasus Beras Tak Layak, Rajiv Singh Tegur Bulog Bangkalan
0 menit baca
Jakarta // Rajiv Singh dari Fraksi Partai NasDem, anggota Komisi IV DPR RI, Menyampaikan keprihatinannya atas temuan beras bantuan pangan yang dinilai tidak layak dikonsumsi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Rajiv menyesalkan kejadian tersebut, " Saya menyampaikan teguran keras atas kejadian ini. Bantuan pangan adalah hak masyarakat yang harus diterima dalam kondisi layak, aman, dan berkualitas," ujarnya.
Menurut dia, bantuan pangan seharusnya menjadi bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan di tingkat penerima maupun perangkat desa.
“Tidak boleh ada toleransi terhadap bantuan beras yang kualitasnya buruk, apalagi jika sampai dinilai tidak layak dikonsumsi,” tegas Rajiv melalui keterangan tertulisnya Senin (8/6/2026).
Rajiv menilai kejadian di Bangkalan harus menjadi perhatian serius bagi BULOG, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai penyimpanan dan distribusi bantuan pangan.
Menurutnya, permasalahan ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan penggantian beras, tetapi harus diselesaikan secara menyeluruh.
"Penggantian beras memang wajib dilakukan segera. Namun itu belum cukup. Harus ada evaluasi total dari kondisi gudang, proses penyimpanan, kendali mutu, sampai distribusi ke titik penerima. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban akibat lemahnya pengawasan," tuturnya.
Rajiv pun meminta agar pendistribusian beras pengganti kepada penerima bantuan pangan di Bangkalan dan seluruh wilayah Indonesia dipercepat, tanpa mengurangi standar pemeriksaan mutu.
Masyarakat penerima mengatakan kepadanya lagi, tidak boleh dirugikan atau menunggu terlalu lama akibat kelalaian dalam proses penyimpanan maupun distribusi.
“Saya minta distribusi beras pengganti dipercepat. Hak masyarakat harus segera terpenuhi.Tetapi percepatan ini tetap harus disertai pengecekan kualitas yang ketat, jangan sampai masalah yang sama terulang,” ungkap Legislator Fraksi NasDem asal Dapil Jabar II.
Selain itu, dia mendorong BULOG untuk segera melakukan perbaikan gudang simpanan, terutama pada aspek kebersihan, kelembaban, ventilasi, pengendalian hama, sistem rotasi stok, serta pemeriksaan standar sebelum beras keluar dari gudang.
"Kalau masalahnya ada pada gudang simpanan, maka gudang harus segera diperbaiki. Kalau masalah ada pada pengawasan, maka SOP dan petugasnya harus dievaluasi. Kalau terbukti ada kelalaian, pimpinan BULOG setempat harus bertanggung jawab," tuturnya.
Dia menambahkan kejadian di Bangkalan harus menjadi pelajaran nasional agar kasus serupa tidak terjadi di wilayah lain di Indonesia.
Oleh karena itu, dia meminta BULOG dan Badan Pangan Nasional melakukan audit kualitas bantuan pangan secara menyeluruh di daerah-daerah lain, khususnya wilayah yang sedang atau akan menerima distribusi bantuan pangan.
"Kasus Bangkalan ini harus menjadi alarm. Jangan menunggu ada keluhan baru bergerak. Pemeriksaan mutu harus dilakukan sebelum bantuan dikirim, bukan setelah masyarakat atau perangkat desa menemukan masalah," jelasnya.
Dia menegaskan akan mendorong pengawasan lebih ketat terhadap tata kelola cadangan beras pemerintah, termasuk penyimpanan, pengeluaran stok, dan distribusi pangan kepada masyarakat.
“Bantuan pangan mencakup kebutuhan dasar rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, profesional, dan akuntabel. Negara tidak boleh hadir dengan bantuan yang asal sampai, tetapi harus benar-benar layak diterima masyarakat,” tutupnya.
(
